<center>
                                        <p>STANDART OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK PPID TNI AD
                                            <br><br>
                                            STANDART OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK<br>
                                            PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI<br>
                                            <br>
                                            TENTARA NASIONAL INDONESIA - ANGKATAN DARAT <br>
                                            (PPID TNI-AD)
                                        </p>
                                    </center>
                                    <b>A. LATAR BELAKANG</b> <br>
                                    Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan
                                    lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pertahanan nasional. Hak
                                    memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik.
                                    Merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan
                                    rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Pemberlakuan Undang-undang
                                    nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010
                                    merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di
                                    Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). UU ini telah memberikan landasan
                                    hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap badan
                                    Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik
                                    secara cepat, tepat waktu , biaya ringan dan cara sederhana.
                                    <br><br>
                                    Salah satu tugas Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi TNI-AD (PPID
                                    TNI-AD) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas
                                    tersebut PPID TNI-AD menetapkan standart layanan informasi di lingkungan PPID Tentara
                                    Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), dengan adanya standart Operasional Pelayanan
                                    Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak hak
                                    publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.
                                    <br><br>
                                    <b>B. LANDASAN HUKUM</b> <br>
                                    <ol style="margin-left: 10px;">
                                        <li>Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li>
                                        <li>Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 temtang pelayanan publik.</li>
                                        <li>Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.</li>
                                    </ol>
                                    <b>C. MAKSUD DAN TUJUAN</b>
                                    <ol style="margin-left: 10px;">
                                        <li>Maksud. <br>
                                            Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang
                                            pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi atau PPID TNI-AD dalam menyediakan
                                            Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan kegiatan
                                            Pelayanan informasi Publik.</li>
                                        <li>Tujuan. <br>
                                            <ol style="margin-left: 10px;">
                                                <li>Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak
                                                    publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi. </li>
                                                <li>Memberikan standart bagi pejabat PPID TNI-AD dalam melaksanakan
                                                    pelayanan informasi publik. </li>
                                                <li>Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi /
                                                    Lembaga publik untuk menghasilkan layanan Informasi publik yang
                                                    berkualitas </li>
                                            </ol>
                                        </li>
                                    </ol>